Header Ads

Erdogan Kembali jadi Presiden Turki

Akhirnya resmi sudah Recep Tayyip Erdogan dinyatakan sebagai pemenang pemilu Turki dengan meraih lebih dari 50 persen suara. Erdogan pun kembali menjadi Presiden Turki.

Diusung AKP atau Partai Keadilan dan Pembangunan kemenangan Erdogan diumumkan Dewan Pemilihan Tinggi Turki (YSK), Senin (25/6). Kemenangan ini juga membuat Erdogan menjadi presiden pertama Turki di bawah sistem konstitusi yang baru, yakni sistem presidensial.

Turki menggelar pemilu presiden dan parlemen pada Minggu (24/6) lalu. Untuk pemilu presiden, hingga saat ini, sudah lebih dari 97,2 persen suara telah dihitung dan Erdogan meraih lebih dari 50 persen suara.

Sedangkan dalam pemilu parlemen, AKP meraih lebih dari 45 persen suara yang menjadikannya berada di urutan atas sebagai pemenang.

Menurut Ketua YSK, Partai Demokrat Rakyat (HDP) yang pro-Kurdi juga berhasil masuk ke parlemen setelah melewati ambang batas perolehan suara 10 persen. Jumlah pemilih dalam pemilu kali ini mencapai 87 persen.

Rival terkuat Erdogan, Muharrem Ince, yang diusung Partai Rakyat Republik (CHP) meraih lebih dari 29 persen suara. CHP menempati posisi kedua dengan hampir 21 persen suara.

"Orang-orang Turki telah memilih Erdogan sebagai presiden pertama Turki/presiden eksekutif di bawah sistem baru," kata juru bicara pemerintah Turki, Bekir Bozdag.

Saat menyampaikan pernyataannya, Erdogan mengatakan bahwa hasil sementara dari pemilu jelas menunjukkan kemenangannya. Karena lebih dari 95 persen suara telah dihitung.

Ia menyerukan rakyat Turki untuk mengesampingkan ketegangan dari periode pemilu. Sedangkan kubu oposisi mengklaim ada kemungkinan digelar putaran kedua pemilu presiden.

Pemilu Turki kali ini adalah yang pertama sejak Turki beralih ke sistem pemerintahan presidensial setelah referendum konstitusi April 2017. Plebisit secara efektif membagi masyarakat Turki menjadi setengahnya, karena paket amandemen disahkan dengan margin yang mendekati 52 persen suara.

Kemenangan ini memungkinkan Erdogan untuk lebih mengkonsolidasikan kekuasaan politik dan melaksanakan reformasi konstitusi. Kekuasaan yang dimaksud termasuk kemampuan untuk memilih menteri kabinet dari luar legislatif, mengesahkan undang-undang, menyatakan keadaan darurat secara sepihak dan menggelar pemilu luar biasa. Posisi perdana menteri juga akan dihapuskan.

Namun, oposisi Turki melihat perubahan ini seperti perebutan kekuasaan, yang secara efektif menghancurkan demokrasi parlementer negara yang sudah berusia satu abad.

Tidak ada komentar

Submit Your Comment:

Readers can post comments related to articles or news that are broadcast. The content of the comments is not our views, opinions or policies and is solely the responsibility of the sender.

Readers may report comments if they are deemed unethical, abusive, contain slander, or SARA. We will weigh each incoming report and may decide to continue serving or deleting the comment.