Header Ads

KPU: Bagi yang Curang Ada Sanksi Berat


Sanksi berat menanti bagi Calon Kepala Daerah yang ditemukan atau terindikasi bermain curang dalam menarik simpati masyarakat dalam memperoleh dukungan suara pada Pilkada serentak 27 Juni 2018. Demikian ditegaskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman.

Arief mengatakan ini di sela Deklarasi Gerakan Nasional Kampanye di Anjungan Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (18/2). Menurut Arief, sanksi dijatuhkan bila ditemukan atau terindikasi bermain politik uang, penyebaran isu SARA maupun kampanye hitam atau informasi hoax.

"Bilamana nanti ada oknum tim sukses, ataupun kandidat yang terindikasi melanggar aturan, maka diberikan sanksi teguran tertulis pertama. Bila masih tetap melakukan maka izin kampanye dicabut dan diberikan blacklist atau tanda hitam," jelas Arief.

"Paling berat bisa saja didiskulifikasi kepesertaannya bila dilakukan berulang. Bahkan, bisa dikenakan pidana untuk diproses hukum karena dalam aturannya disebutkan seperti itu," lanjutnya.

Menurut Arief, dipilihnya Makassar sebagai tuan rumah gerakan nasional Deklarasi Kampanye Damai karena melihat potensi itu di daerah ini diyakini akan berjalan kondusif, aman dan damai. Sebagai daerah pencontohan di 171 daerah Pilkada serentak di Indonesia.

"Untuk itu penting berkomitmen bersama deklarasi bersama Pilkada serentak tanpa Hoax, isu SARA dan tidak ada money politik, sehingga biayanya akan lebih murah," tuturnya di hadapan ratusan hadirin.

Mengenai pemasangan Baliho dan spanduk sebagai Alat Peraga Kampanye, kata dia, semua telah dibiayai oleh KPU, dan tidak boleh ada lagi kandidat yang memasang di area publik termasuk memasang di media massa.

"Aturan ini adalah Undang-undang mengatur tentang kampanye, dan dibiayayai KPU. Seluruh pasangan calon tidak boleh memasang alat peraga selain KPU memproduksinya, kecuali KPUnya kesulitan pendanaan 100 persen baru bisa," ungkap Arief.

Namun, upaya ini dilakukan KPU guna menghindari adanya konflik antarpendukung serta meminimalisir pemborosan anggaran pasangan calon, termasuk pemerataan penyampaian pesan. Pihaknya berharap agar para masing masing pasangan kandidat sportif dan tidak melanggar ketentuan. Jadikan Makassar, Sulawesi selatan sebagai percontohan Pilkada di daerah lainnya.

Dalam deklarasi itu, hadir empat pasangan kandidat Pilkada Gubernur Sulsel. Mereka bertandatangan di atas batu prasasti Deklarasi Kampanye Damai Pilgub Sulsel, masing masing disesuaikan berdasarkan nomor urut.

Pasangan nomor urut satu, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar, disusul pasangan urut dua, Agus Arifin Nu`mang-Tanri Bali Lamo. Kemudian, pasangan nomor urut tiga, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dan pasangan nomor urut empat Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar.

Pasangan Calon Wali Makassar juga bertandatangan di atas plakat besar. Masing-masing nomor urut satu, Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi, dan nomor urut dua, pasangan Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Ilham. Deklarasi damai ini juga ditandai pelepasan burung merpati sebagai simbol atas kedamaian dan ketenangan pada pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018 di 171 daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Tidak ada komentar

Submit Your Comment:

Readers can post comments related to articles or news that are broadcast. The content of the comments is not our views, opinions or policies and is solely the responsibility of the sender.

Readers may report comments if they are deemed unethical, abusive, contain slander, or SARA. We will weigh each incoming report and may decide to continue serving or deleting the comment.